Beranda Daerah Dugaan Mark-Up Rp 900 Juta Dana BTT, DPD JPKP Kembali Laporkan Kadinkes...

Dugaan Mark-Up Rp 900 Juta Dana BTT, DPD JPKP Kembali Laporkan Kadinkes Ke Kejari Padangsidimpuan

Modusinvestigasi.Online, Padangsidimpuan – Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan tengah menyidik kasus dugaan korupsi BTT (Belanja Tidak Langsung) dana Covid-19 terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Sopian Subri Lubis Ssos, MKes dan Purnama Hasibuan selaku bendahara, DPD JPKP (Dewan Pengurus Daerah Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kota Padangsidimpuan kembali melaporkan Sopian Subri Lubis ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Jalan Serma Lion Kosong, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, tentang dugaan Mark-Up Rp 900.000.000 Juta dana Covid-19 TA 2020, Senin (31/1/2022).

Hal itu diketahui Modusinvestigasi.com, saat menghubungi ketua DPD JPKP Kota Padangsidimpuan Mardan Eriansyah Siregar  melalui WhatsAap, Senin malam (31/1/2022) sekitar jam 20 : 00 Wib, dan membenarkan tentang laporan tersebut. “Iya bang, kami memang betul telah membuat laporan tersebut, dan telah melaporkan Kadinkes ke Kejari Padangsidimpuan tentang dugaan Mark-Up dana Covid-19 sebesar Rp 900.000.000 Juta,” jelasnya.

Laporan dugaan tersebut antara lain : proyek Decontamination Station Portable (Sterilisasi) sebanyak 17 unit dengan pagu anggaran Rp 712.000.000 Juta yang sumber dananya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang telah direfocusing untuk diperuntuhkan dalam penanganan Covid-19, dan didugaan telah di Mark-Up sebesar Rp 457.000.000 Juta.

Mardan Eriansyah menambahkan, selain itu, pengadaan Backpack Sprayer (alat semprot) sebanyak 17 unit di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan pagu anggaran Rp 527.000.000 Juta, diduga telah di Mark-Up juga sebesar Rp 446.000.000 Juta.

“Pengadaan alat tersebut perlu untuk diperiksa  oleh para penegak hukum, karena kita menduga kegiatan tersebut telah di Mark-Up. Seperti alat Decontamination Station Portable (Sterilisasi) sebanyak 17 unit dianggarkan dinas kesehatan Rp 41.000.000 Juta/unitnya. Akan tetapi menurut kita itu harganya hanya Rp 15.000.000 Juta sesuai harga pasaran. Jadi dari harganya ada selisih atau diduga telah Mark-Up Rp 457.000.000 Juta dari 17 unit dengan total pagu anggaran Rp 712.000.000 Juta,” terang Ketua DPD JPKP Kota Padangsidimpuan, Mardan Eriansyah Siregar.

Lanjut Mardan Eriansyah Siregar, pengadaan Backpack Sprayer (alat semprot) sebanyak 17 unit dengan pagu anggaran Rp 527.000.000 Juta yang dianggarkan Dinas harga/unitnya Rp 31.000.000 Juta. Akan tetapi kenyataannya berbeda dari survei harga pasar, seharusnya Rp 4,700.000 ribu/unitnya. Sehingga harganya ada selisih dan diduga telah di Mark-Up Rp 446.624.000 Juta.

“Kita sudah serahkan kedua kontrak proyek pengadaan tersebut kepada kejaksaan agar diteliti dan kejaksaan juga segera memanggil pihak dinas kesehatan dan kontraktor yang beralamat di Medan. Itu juga perlu ditinjau sebab diduga juga itu alamat perusahaan fiktif,” tegas Mardan Eriansyah Siregar. (TSir)

Tinggalkan Balasan