Beranda Daerah Diduga Pungli, Lapangan Olah Raga Sekolah Dibebankan Pada Murid

Diduga Pungli, Lapangan Olah Raga Sekolah Dibebankan Pada Murid

Modusinvestigasi.online, Tasikmalaya  – Wajib Belajar Pendidikan Nasional perlu kita pahami mengenai pendidikan secara nasional di karnakan dalam tahap pendidikan di usia dasar perlu kita bina dengan sungguh sungguh baik oleh para pengajar ataupun orang tuanya sendiri, karna anak tersebut masih labil untuk pahaman pemahaman tentang pembelajaran di sekolah.

Oleh sebab itulah Anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar para pengajar harus telaten untuk memberikan pelajaran yang akan berikan dan sehingga bisa cerna dan pahami apa yang di berikan para pengajar tersebut.

Jadi jelas yang di Katan Anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar naik Negeri atau Swasta harus sangat hati hati serta dengan pelan untuk memberikan arahan arahan yang sehingga bisa di terima dengan baik dan benar oleh siswa siswinya.

Namun di kala ini ketika Dunia sedang di landa musibah Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) khususnya Negara Indonesia semua masyarakat tersendat mogok dalam segala bidang usaha dan bahkan pemerintah pun juga di bidang roda perekonomian sementara mengalami rehat dan pula yang tergolong para pengusaha menengah ke bawah juga banyak mengalami kehancuran ( Gulung Tikar ) selama Covid-19

Tapi yang paling aneh di masa lagi gencar gencarnya dalulat masyarakat sehingga susah untuk mencari napkah dalam sehari harinya malah ehh,,,, salah satunya Sekolah Dasar Negeri Banyuasin sepertinya mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bisa menciptakan kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Pembuatan Lapang Sekolah yang ukuran 30m X 13m, dengan kebutuhan dan pengerjaan tersebut itu di lakukan oleh Ketua Komite dan Bendahara Komite serta Bendahara Sekolah dalam penitipan sebagai penerima uang untuk pembikinan lapang.

Di samping itu dari awal perencanaan dan rencana pembuatan lapang tersebut itu sudah di Schultz oleh komite sekolah yang sudah di musyawarahkan beserta kepala sekolah, ketika sudah pada menyetujui baru tanggal 24/07/2021 di adakan rapat koordinasi dengan orang tua wali murid untuk mengemukakan biaya anggaran yang di butuhkan, dan sehingga anggaran tersebut sudah tercetuskan dengan Nominal Rp. 100.000.00 ( Seratus Ribu Rupiah ) / Per Siswa-Siswi ( Orang Tua Wali Murid ) dengan sebanyak 75 orang tua wali murid dan sehingga mencapai dengan Nominal Rp. 7.500.000.00 ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sehingga Perencanaan dan Rencana Pembuatan Program lapang Sekolah terwujud hasil Donasi ( Pungli ) Siswa-Siswi Sekolah Dasar Banyuasin lewat Orang Tua Wali Murid.

Kalau kita kaji tentang perjalanan antara Komite dan Kepala Sekolah Banyuasih itu sangat sangat fatal dan bodoh tidak taunya seorang Pemimpin Masyarakat ( Komite ) dan Pemimpin Sekolah ( Kepala Sekolah ) tidak mengerti dan tau keadaan waktu itu Covid _ 19 lagi melanda, padahal jelas segala sesuatu masyarakat lagi keadaan pailit dalam perekonomian, malah ini menjadikan suatu ajang kesempatan untuk mengadakan Donasi Pungli, sepertinya kedua pimpinan tersebut buta tuli tidak tau tentang apa kebutuhan sarana prasarana yang di bebankan orang tua wali murid itu sangat sangat PWLANGGARAN, jangan jangan untuk kedepanmya di duga ada niat hal hal yang tidak di inginkan??? karna terlalu begitu mudahnya memungli siswa siswinya lewat orang tua wali murid.

Untuk mengenai hal itu khususnya bagi Pendidikan Dasar Negeri tidak ada kata untuk meminta bantuan keperluan sekolah, di karnakan bagi sekolah negeri tersebut itu sudah jelas ada rencana bagian dari pemerintah dan serta tidak boleh di adakan gelar untuk praktik pungut memungut kepada siswa siswi anak didiknya walaupun lewat orang tua wali murid.

Untuk itu jelas dan lebih jelas Peraturan Pemerintah yang sudah di keluarkan Tentang Pendidikan dalam Pasal 34 Undang _ Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan itu juga Pemerintah sudah jelas mengeluarkan aturan agar supaya mengerti tentang larangan larangan untuk pungutan kebutuhan sekolah dengan sudah tercetusnya Presiden RI membentuk tim SABER PUNGLI ( Sapu Bersih Pungutan Liar ) untuk mencegah dan memberantas praktik ” pungli ” di sejumlah intansi dinsalah satunya yang paling rawan si pungutan liar adalah sekolah sekolah dengan berbagai macam cara modus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan maka untuk itulah Presiden RI Joko Widodo telah menertibkan ” Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ” Berdasarkan PerPres ini Pemerintah RI telah memberikan Legalitas Kepada SATGAS SABER PUMGLI untuk mberantas praktik PUNGLI di Indonesia, dan itu jugalah SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi.

yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi, SATGAS SABER PUNGLI juga di beri kewenangan kepada SATGAS untuk melaksanakan Oprasi Tangkap Tangan/OTT ( Pasal 4 hurup di Perpres ) dengan susunan Satgas Saber Pungli mencakup 58 item, dengan penjelasan tentang pungli sama sekali mengenai sekolah itu pihak komite sekolah di jadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli wali murid, dengan sangatnya mendukung atas di keluarkan Perpres No. 87 tahun 2016 karena selama ini maraknya Pungli di sekolah sekolah melalui rapat komite wali murid di praktik korupsi kecil tapi sangat terkordinir, maka dengan itulah telah di bentuk SABERPUNGLI.

Maka untuk itulah Pemerintah sangat sangat mendukung apresiasi Dunia Pendidikan kalau berjalan dengan lancar dan jauh dari praktik praktik pungutan Liar, dan sehingga aman dan nyaman sehingga hilangnya modus praktik yang di lakukan komite sekolah, dan bila mana itu selalu di lakukan praktik pungli akan di kenakan sangsinya. (MR/AF)

Tinggalkan Balasan